Temui Jokowi, Menkum HAM Lapor soal Revisi UU Antiterorisme

0
8
menkumham ketemu jokowi

Berita7.id – Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan dalam rangka melaporkan soal perencanaan revisi Undang-undang Antiterorisme yang lambat.

Yasonna Laoly melaporkan perkembangan beberapa undang-undang, khususnya yang berkaitan dengan revisi undang-undang terorisme yang sedikit lambat. Dia juga mengatakan kalau ada beberapa hal perlu dibahas terkait hal itu. Salah satunya berkaitan dengan pemahaman bersama terkait revisi UU Antiterorisme. Dalam hal ini ada sedikit yang harus diselesaikan dengan pemahaman bersama.

Yasonna juga menegaskan kalau perkembangan perundang-undangan Indonesia kualitasnya harus betul-betul baik. Oleh karena itu, dia akan berusaha mempercepat proses revisi UU Antiterorisme tersebut.

“Jadi, beberapa perkembangan perundang-undangan yang kualitasnya harus betul-betul baik. Undang-undang terorisme ini kan sudah hampir satu tahun belum selesai, dan ini sekarang sudah pada tingkat panja. Nah, kami mau meng-speed up itu, supaya kita menyatukan pikiran antara pemerintah itu bersama dan dengan DPR. Itu saja, mengenai perkembangan perundang-undangan saja,” ujarnya.

Lalu, menurut Yasonna apakah yang menjadi penghambat lamanya proses revisi terhadap UU Antiterorisme tersebut?

“Ya, dari teman-teman DPR kan lama juga. Nah, belakangan ini, kita juga di dalam internal kita perlu menyatukan pandangan yang sama tentang beberapa definisi yang harus kita lakukan,” Ujarnya.

Meskipun demikian, Yasonna belum mau menjelaskan lebih jauh mengenai poin krusial manakah yang menjadi perdebatan panjang sehingga proses RUU Antiterorisme itu berlangsung lambat. Namun, Yasonna menekankan bahwa terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden AS juga termasuk salah satu yang harus dipikirkan terkait rencana revisi UU Antiterorisme tersebut.

Yasonna juga mengatakan kalau kita harus speed up dalam hal ini, jangan sampai nanti ada kejadian, barulah kita mulai lagi berpikir tentang undang-undang ini. Apalagi dengan adanya gejolak-gejolak Donald Trump yang bisa membuat kemarahan-kemarahan baru. Karenanya, harus ada antispasi.

Ketika ditanya tentang sisi perbedaan pandangan antara pemerintah dengan DPR sebagai pihak yang mengesahkan UU tersebut, Yasonna mengatakan kalau perbedaan itu terjadi pada perluasan definisi.

“Ada teman-teman mendorong, kalau di DPR kan teman-teman program deradikalisasi ini supaya lebih di ini (dikuatkan-red) dan bagaimana korban. Ini kan isu-isu yang perlu kita dalami secara mendalam gitu. Jadi dari DPR kan ada ajuan-ajuan yang membuat nanti perluasan revisi ini menjadi luas. Jadi kita harus membuat ini betul-betul ini harus dalam bentuk revisi. Karena, kalau nggak, nanti jadi lama. Kalau pada suatu saat kita nanti evaluasi lagi beberapa tahun tahun ke depan itu, sesuai dinamika perkembangan masyarakat dan zaman, itu bisa kita lakukan. Tapi ini kan perlu mendesak,” Ujarnya.

Oleh karena itu, Yasonna mengatakan bahwa dirinya akan kembali mendesak DPR agar segera membahas dan menyelesaikan revisi terhadap UU Antiterorisme tersebut.

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here