Ombudsman Kritik Jaksa Agung Soal Status Ahok

0
9
Komisioner Ombudsman Ahmad Alamsyah Saragih, S.E
Komisioner Ombudsman Ahmad Alamsyah Saragih, S.E

Berita7.id – Komisioner Ombudsman Republik Indonesia Alamsyah Saragih memberikan kritikan kepada Jaksa Agung Muhammad Prasetyo sehubungan dengan komentarnya pada kasus pemberhentian sementara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Menurut Alamsyah, pernyataan Jaksa Agung telah melewati batas kewenangannya.

Alamsyah menyebutkan kalau kewenangan untuk memberhentikan seorang kepala daerah ada pada Presiden dan Menteri Dalam Negeri. “Bukan di Jaksa Agung,” ujar Alamsyah dalam diskusi Perkara Nonaktif Kepala Daerah di Gondangdia, Jakarta, Sabtu, 18 Februari 2017.

Sebelumnya, Prasetyo memberikan pernyataan kalau pemberhentian sementara Basuki alias Ahok yang menjadi terdakwa dalam kasus dugaan penistaan agama seharusnya menunggu vonis hakim. Komentar Prasetyo ini dalam rangka mengkritisi pernyataan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang menyebut pemberhentian Ahok menunggu tuntutan jaksa.

Menurut Alamsyah, Prasetyo boleh saja berkomentar soal pemberhentian ini, tapi sifatnya hanya berupa masukan bagi Mendagri dan dilakukan di forum tertutup. “Bukan yang terbuka ke publik,” ujarnya.

Apalagi, kata Alamsyah, Prasetyo sendiri sudah menjelaskan secara spesifik kalau pemberhentian Ahok harus menunggu vonis. Padahal, dalam Pasal 83 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah atau wakilnya yang menjadi terdakwa diberhentikan sementara berdasarkan register perkara di pengadilan. “Jelas-jelas (dalam pasal ini) registrasi. Bukan vonis,” kata dia.

Adapun sehubungan dengan polemik pemberhentian sementara Ahok, Ombudsman mempersilakan pihak manapun yang ingin memperdebatkan soal penafsiran pasal tersebut agar melakukannya di pengadilan. Ombudsman, kata Alamsyah, hanya akan melihat apakah ada dampaknya bagi pelayanan publik di DKI dalam kasus ini.

Alamsyah menjelaskan kalau secara kelembagaan Ombudsman belum mengeluarkan keputusan. Tapi, menurutnya, setidaknya ada tiga pilihan. Pertama, ORI akan berikan rekomendasi tetap memberhentikan Ahok. Kedua, tidak memberhentikan Ahok tapi urusan administrasi akan dilakukan oleh Wakil Gubernur Djarot Saiful Hidayat. Ketiga, tidak memberhentikan Ahok.

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here