Isu Hak Angket Untuk Memberhentikan Ahok Semakin Menguat

0
6
Hak angket ahok

Berita7.idIsu hak angket untuk memberhentikan Ahok terus bergulir dan semakin menguat. Isu ini mulai bergulir sejak Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kembali aktif sejak 12 Februari 2017.

Anggota DPD utusan DKI Jakarta, Dailami Firdaus menyayangkan hal tersebut. Menurutnya, seharusnya Ahok sudah diberhentikan sementara sebagai Gubernur DKI Jakarta setelah masa cuti kampanye berakhir. Hal ini berdasarkan UU Pemda No 23 tahun 2014 Pasal 83 tentang Pemda.

“Seorang kepala daerah atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara dari jabatannya apabila didakwa melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana paling singkat 5 tahun penjara, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan keamanan negara dan atau perbuatan lain yang dapat memecah belah NKRI,” Ujar Dailami di Jakarta, Selasa (14/2/2017).

Pria kelahiran Jakarta 12 Desember 1964 ini juga menyayangkan tindakan pemerintah yang tidak menjadikan hukum sebagai panglima. Bahkan terkesan adanya pembiaran keterpihakan hukum terhadap seorang terdakwa kasus penistaan agama, yakni Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama (Ahok).

Lebih lanjut cucu dari ulama besar Betawi, KH Abdullah Syafi’i ini menjelaskan bahwa jika merujuk surat dakwaan Jaksa, mendakwa Ahok menggunakan pasal 156 dan 156a dakwaan alternatif. Maka berdasarkan Pasal 156a ancaman hukumannya adalah sekurang-kurangnya 5 tahun penjara.

“Artinya sesuai dengan Pasal 83 UU Pemda, serta sesuai dakwaan hukum Ahok, seharusnya Ahok diberhentikan sementara sejak menjadi terdakwa,” Tegas Dailami.

Di tempat yang lain, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menegaskan kalau usulan hak angket anggota dewan sehubungan dengan diaktifkannya kembali terdakwa kasus penistaan agama yaitu Basuki Tjahja Purnama alias Ahok sebagai gubernur DKI Jakarta, bukan hanya inisiatif anggota dewan semata. Menurutnya, banyak dari elemen masyarakat yang menyadari adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan pemerintah dalam kasus ini, sehingga mereka pun ikut meminta agar dewan menggunakan hak konstitusionalnya.

“Tadi saya menerima masyarakat sipil yang datang, seperti dari HMI, KAHMI, keluarga besar alumni HMI juga Perludem dan masuk banyak sekali undangan untuk langsung minta waktu bertemu,” Ujar Fahri, di Komplek Parlemen, Senayan, Senin (13/2).

Sementara dari pihak PKB, mereka tidak hanya menginginkan penggunaan hak angket anggota DPR untuk isu pengangkatan kembali Ahok , tetapi juga kasus KTP elektronik dan kisruh Pilkada di 18 kabupaten/kota. Hal ini sebagaimana yang ungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi II Lukman Edy yang juga merupakan Wasekjen PKB.

BAGIKAN

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here