Fadli Zon : Freeport Lebih Diuntungkan

0
7

Berita7.id – Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai kesepakatan pemerintah dengan PT Freeport pada 29 Agustus 2017 lebih menguntungkan Freeport.

Dalam serial kultwit Fadli Zon menyebutkan pemerintah mengklaim empat kesepakatan penting, mulai dari kesediaan perusahaan asal Amerika Serikat itu mengubah rezim Kontrak Karya (KK) menjadi rezim IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus), divestasi 51 persen sahamnya kepada pihak Indonesia, membangun smelter selambat-lambatnya hingga 2022, hingga peningkatan penerimaan negara secara agregat yang lebih besar daripada rezim KK.

Dalam beberapa hari terakhir, kesepakatan itu dipandang sebagai bentuk keberhasilan pemerintahan Joko Widodo.

Berikut kultwit Fadli Zon yang dikutip berita7.id Selasa (5/9/2017).

1) Usai perundingan dgn PT Freeport Indonesia (PTFI) pd 29 Agustus kmrn, pemerintah mengklaim telah mencapai empat kesepakatan penting.

2) Kesepakatan tsbt, mulai dari kesediaan Freeport mengubah rezim Kontrak Karya (KK) menjadi rezim IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus).

 3) Kesediaan PTFI untuk mendivestasikan 51% sahamnya kepada pihak Indonesia, kesediaan membangun smelter selambat-lambatnya hingga 2022.

4) Serta peningkatan penerimaan negara secara agregat yang lebih besar daripada rezim KK.

 5) Dalam beberapa hari terakhir, kesepakatan itu dipandang sebagai bentuk keberhasilan pemerintahan Joko Widodo.

 6) Namun, sebelum bergembira, ada sejumlah hal yg harus diperhatikan oleh publik terlebih dahulu agar tak terjebak pada euforia semu.

7) Sy apresiasi semangat mndptkn saham mayoritas.Tapi terlalu tergesa jk kesepakatan itu dianggap sbg kemenangan besar bagi pihak Indonesia.

8) Ada beberapa persoalan yang saya catat. Pertama, jika kita mengacu kepada UU No. 4/2009 tentang Mineral dan Pertambangan (Minerba).

9) Perpanjangan Kontrak Karya sebenarnya baru bisa diajukan paling cepat dua tahun sebelum kontrak berakhir.

 10) Dalam kasus Freeport, karena Kontrak Karya berakhir pada 2021, maka pengajuan perpanjangan sebenarnya baru bisa dilakukan pada 2019.

11) Ini belum jg 2019, tapi pemerintah menyetujui perpanjangan izin Freeport hingga 2041, meskipun dgn perubahan status dari KK mnjd IUPK.

12) Kedua, perubahan KK menjadi IUPK sebenarnya bertentangan dengan banyak ketentuan yang ada dalam UU No. 4/2009.

13) Dasar hukumnya hny Permen ESDM No.5/2017 ttg Peningkatan Nilai Tambah melalui Kegiatan Pengolahan & Pemurnian Mineral di Dalam Negeri.

 14) Yang kedudukannya jelas lebih rendah dari UU. Permen itupun kini bahkan telah diubah lagi oleh pemerintah sendiri.

15) Perubahan status perusahaan tambang dari KK mnjd IUPK hrs melalui proses cukup panjang yg melibatkan DPR, tdk bisa ujug2 begitu saja.

16) Kalau kita bicara tambang, titik berangkatnya pastilah tanah pertambangan negara. Tanah pertambangan negara terdiri dari tiga kategori.

 17) Yaitu Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), dan Wilayah Pencadangan Negara (WPN).

 18) Setengah dari tanah pertambangan negara, merupakan WPN. Nah, WPN inilah yang boleh dijadikan wilayah usaha pertambangan.

19) Untuk menjadi wilayah usaha, maka status WPN harus diubah menjadi Wilayah Usaha Pertambangan Khusus (WUPK) dulu.

20) Karena sifat strategisnya, proses menjadi WUPK ini harus melalui persetujuan DPR, tidak bisa nyelonong begitu saja.

21) Baru sesudah mendapatkan persetujuan DPR, WUPK akan berubah statusnya menjadi WIUPK (Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus).

 22) WIUPK inilah yg akan dilelang pemerintah kpd perusahaan2 tambang, dimana pemenangnya itulah yg akan mengantongi apa yg disebut sbg IUPK.

 23) Inilah panduan resmi yg diatur UU No. 4/2009. Jadi, lahirnya IUPK tdk bisa hanya dari proses administratif di Kementerian ESDM saja.

24) Tdk boleh sebuah KK ujug2 diubah menjadi IUPK, sebagaimana yg terjadi pd kasus PT Amman Mineral Nusa Tenggara & PT Freeport Indonesia.

25) Kekeliruan ini harus segera dikoreksi oleh DPR. Kita harus memperbaiki tata kelola pertambangan nasional.

26) Jgn demi kepentingan satu dua perusahaan yg ingin ttp bisa mengekspor konsentrat tnp membangun smelter, UU kita jadi dikacaubalaukan.

 27) Ketiga, UU No. 4/2009 tidak mengakui rezim kontrak dan rezim izin yang berlaku secara bersamaan.

28) Artinya, jika menjadi subyek kontrak karya, ya kontrak karya saja.

29) Tidak bisa menjadi subyek kontrak karya tapi sekaligus mnjd subyek izin usaha pertambangan secara bersamaan, ataupun sebaliknya.

30) Nah, kesepakatan pemerintah dgn Freeport terakhir ini sebenarnya ambivalen.

 31) Meskipun Freeport setuju mnjd IUPK, tpi ada Permen ESDM No. 28/2017 yg menyatakan status IUPK bs sj diberikan dlm jangka waktu tertentu.

32) Dmn setelahnya jika ada kondisi trtntu yg lain maka status IUPK bisa kembali diubah mnjd KK. Ini rezim dgn tata perundangan yg kacau.

 33) Garis yg ditetapkan oleh UU Minerba sebenarnya jelas, yaitu keberadaan Kontrak Karya tetap dihormati hingga habis masa kontraknya.

 34) Jadi hrsnya tdk ada ceritanya Kontrak Karya bs berubah mnjd IUPK sebelum kontraknya habis, krn bisa melahirkan komplikasi hukum serius.

35) Dlm catatan sy, pemerintah jg hingga thn 2015 masih berpandangan sama, bhw sebelum masa kontrak habis, Kontrak Karya tdk bisa mnjd IUPK.

36) Jadi, sebelum menganggap negosiasi pemerintah dgn Freeport kemarin berhasil, kita harus memperhatikan soal2 itu tadi terlebih dahulu.

37) Dan alih-alih menguntungkan pemerintah, saya justru melihat bhw pihak yg paling diuntungkan dari negosiasi kemarin adalah Freeport.

BAGIKAN

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here