DPR Bisa Gunakan Hak Angket Jika Ahok Tak Dilengeserkan dari Jabatan

0
3
Gubernur DKI

Berita7.id – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Almuzzamil Yusuf mengatakan bahwa DPR bisa saja menggunakan hak angket apabila jika Presiden RI Joko Widodo tidak mau mengeluarkan surat pemberhentian bagi Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Almuzammil juga mengatakan bahwa setelah DPR RI bisa saja menggunakan fungsi pengawasannya dengan menggunakan hak angket setelah menerima aspirasi dan masukan dari berbagai kalangan masyarakat, tokoh masyarakat, serta para pakar tentang pengabaian pemberhentian terdakwa BTP dari jabatan gubernur DKI oleh Presiden.

Ungkapan Almuzammil di atas berkaitan dengan Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 83 ayat 1,2, dan 3, dimana Presiden RI berkewajiban mengeluarkan surat keputusan tentang pemberhentian sementara hingga status hukumnya bersifat tetap. Dalam hal ini Almuzammil menegaskan kalau saat ini sudah cukup banyak bukti dan dasar hukum bagi Presiden untuk memberhentikan sementara BTP dari jabatan Gubernur DKI.

Sebagaimana yang telah diketahui sebelumnya bahwa saat ini status Ahok sudah beralih menjadi terdakwa penistaan agama dengan nomor register perkara IDM 147/JKT.UT/12/2016 di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Selain itu, Ahok juga didakwa pasal 156a dan 156 KUHP tentang penodaan agama dengan ancaman hukuman penjara lima dan empat tahun.

Dalam hal ini seharusnya Presiden tidak diskriminatif dengan memperlakukan kebijakan yang sama sesuai peraturan perundang-undangan. Hal itu disebabkan karena apa pada kasus mantan gubenur Banten dan mantan gubernur Sumut, Presiden langsung mengeluarkan surat pemberhentian sementara setelah keduanya terkena kasus hukum setelah keluar surat register perkara dari pengadilan.

Almuzzammil juga mengatakan bahwa seandainya pemerintah tak mengambil langkah maka bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan bisa berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal tersebut dikarenakan kasus ini sudah mendapat perhatian publik yang luas. Saat ini publik mulai bertanya-tanya kenapa dalam kasus BTP, Presiden terkesan menunda-nunda dan tidak segera mengeluarkan surat pemberhentian sementara, padahal cuti kampanyenya segera berakhir dan masa jabatan PLT Gubernur DKI juga segera berakhir.

Almuzzammil menegaskan DPR RI dalam hal ini memiliki kewenangan sesuai dengan UU MD3 dan Tata Tertib DPR RI untuk melaksanakan fungsi pengawasan dengan menggunakan hak angket DPR.

Hak angket merupakan hak yang dimiliki oleh pihak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, serta memiliki dampak yang luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAGIKAN

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here