Bupati Berparas Cantik ini ditetapkan sebagai Tersangka oleh KPK Karena Kasus Gratifikasi

0
8

Berita7.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari sebagai tersangka dugaan penerimaan gratifikasi senilai 6 milliar.

Wanita yang juga menjadi sebagai Ketua DPD Golkar Kalimantan Timur tersebut disinyalir menerima gratifikasi saat menjabat sebagai bupati selama 2 periode. Diluar dugaan, salinan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kekayaan bupati Kukar ini melonjak tajam.

Berdasarkan data LHKPN yang diakses di situs KPK, Rita memiliki total kekayaan sebesar Rp236.750.447.979 dan US$138.412.

Rita terakhir kali melaporkan LHKPN pada tanggal 29 Juni 2015 saat mencalonkan diri sebagai bupati Kutai Kartanegara periode 2016-2021. Kekayaan tersebut melonjak nyaris sepuluh kali lipat ketimbang laporan pada 23 Juni 2011, hanya Rp25.850.447.979.

Rita juga memiliki harta bergerak berupa kendaraan roda dua dan 4 senilai Rp2,8 miliar. Mobil-mobil yang dimiliki Rita di antaranya VW Caravelle, Ford Everest, , Mazda, Hyundai, BMW, dan Toyota Crown.

Baca Juga : Wow! Empat Mobil Bernilai Milliaran Milik Bupati Kukar Kini Disita KPK

Dalam LHKPN diketahui bahwa wanita yang juga digadang jadi calon gubernur Kaltim dalam Pilkada 2018 itu mempunyai sejumlah bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 53 lokasi, dan 1 lokasi di Jakarta Pusat.

Total harta tidak bergerak tersebut sebesar Rp12,05 miliar.

Anak kedua dari mantan Bupati Kukar Syaukani HR itu juga memiliki perkebunan yang luasnya mencapai 200 hektare, dengan nilai Rp9,5 miliar. Rita juga memiliki tambang batu bara senilai Rp200 miliar.

Selain tersebut, perempuan kelahiran 1973 tersebut mempunyai logam mulia senilai Rp500 juta, batu mulia seharga Rp4,5 miliar dan benda bergerak lainnya sebesar Rp660 juta. Selain itu, dia menyimpan giro dan uang senilai Rp6,7 miliar dan US$138.412.

Dalam kasus yang tengah diusut KPK sekarang, Rita disangkakan melanggar Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31/1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal lima puluh lima ayat (1) ke-1 KUHP.

BAGIKAN

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here