Bikin Peraturan Kacau, Komisi IV DPR Minta Jokowi Jewer Kuping Menteri Susi

0
5
Berita7.id – Amat sangat menimbulkan berbagai persoalan sosial dan ekonomi di dunia perairan serta perikanan, Anggota Komisi IV DPR Zainut Tauhid Sa’adi menyebutkan bahwa Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti membuat peraturan “aneh!”

Menurutnya, kebijakan Susi terhadap nelayan berdampak kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Atas dasar itu juga, politisi PPP ini meminta Presiden Jokowi ‘menjewer’ Susi.

“Presiden harus mengambil alih atau melakukan take over. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah terbukti gagal dalam mencari solusi yang bermartabat bagi para nelayan. Jika tidak, Presiden akan menerima dampak negatif dari kebijakan Menter Susi,” katanya saat dikontak, Jumat (5/1).

Politisi yang juga aktif di MUI ini, membeberkan bukti peraturan Menteri Susi yakni semakin banyak nelayan tidak bisa melaut. Pelaku usaha bidang perikanan juga banyak gulung tikar. Bahkan para nelayan telah melakukan unjuk rasa dalam skala yang masif, namun tetap saja kebijakan tersebut tidak dicabut oleh Susi.

“Katanya, penerbitan (permen) itu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, nyatanya yang terjadi justru sebaliknya. Banyak nelayan tidak bisa melaut, hingga pelaku usaha bidang perikanan gulung tikar,” cetus Zainut.

Peraturan yang ditolak dan dinilai merugikan nelayan antara lain Permen Nomor 71/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Tangkap Ikan, Permen Nomor 56/2016 tentang Penangkapan Lobster, Kepiting dan Rajungan.

Menurut Zainut sejumlah Permen itu memiliki tujuan baik, seperti mengatur penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan serta mengurangi laju eksploitasi agar ada keseimbangan antara ikan yang tumbuh dengan ikan yang ditangkap. Namun, Permen itu juga menimbulkan dampak sosial dan ekonomi dalam skala yang besar.

“Setidaknya, ada 2 juta masyarakat perikanan yang terdampak secara langsung akibat kebijakan tersebut,” jelas Zainut.

Sebelumnya, Sekjen KKP Rifky Effendi Hardijanto menegaskan, per 1 Januari 2018, tidak ada lagi tawar-menawar soal larangan penggunaan cantrang. Nelayan di seluruh Indonesia tak boleh memakai alat tangkap ikan yang dianggap merusak lingkungan itu.

“Cantrang selesai sudah, tidak perlu dibahas lagi. Pada 1 Januari 2018 pelarangannya diterapkan, jadi artinya cantrang tidak boleh beroperasi di Indonesia,” ujar Rifky di Jakarta, Senin lalu.

Rifky menyadari, kebijakan itu tak seluruhnya diterima nelayan. Namun, demi bekerlangsungan masa depan, kebijakan tersebut harus berlaku.

“Ya protes bisa saja, tapi kita bikin aturan harus ditaati, harus diikuti. Kalau tidak ada yang setuju biasa, tetap saja harus ditaati. Negara, kalau tidak ada aturannya, ya mau bagaimana,” tegas dia.

Facebook Comments