Aktivis Penolak Semen Rembang Tersangka Pemalsuan Dokumen

0
8
rakyat-rembang-segel-pabrik-semen-rembang-paska-somasi

Berita7.id – Polisi telah menetapkan Joko Priyanto yang merupakan seorang aktivis yang menolak pembangunan pabrik PT Semen Indonesia di Rembang, sebagai tersangka dugaan pemalsuan dokumen untuk dukungan warga yang menolak keberadaan pabrik tersebut. Dokumen tersebut berisi nama-nama dengan identitas tidak lazim.

Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Jawa Tengah Komisaris Besar Djarod Padakova mengatakan kalau penanganan perkara yang dilakukan Direktorat Reserse Kriminal Umum tersebut sudah sampai pada tingkat penyidikan. Djarot juga mengatakan kalau penetapan tersangka tersebut dilakukan setelah penyidik melakukan gelar perkara.

Selain Joko Priyanto, masih ada lima orang lain yang merupakan warga penolak pabrik semen yang juga ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik.

Djarod juga mengatakan kalau keenam tersangka tersebut dijerat dengan pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen. Selanjutnya, keenam penolak pabrik semen tersebut nantinya akan dipanggil kembali untuk diperiksa sebagai tersangka.

Sebelumnya, sebuah dokumen yang berisi nama-nama para penolak pabrik PT Semen Indonesia telah diserahkan ke Mahkamah Agung. Di dalam dokumen yang ditandatangani oleh sekitar 2.500 warga tersebut tercantum beberapa nama yang tidak lazim seperti Saiful Anwar yang bertempat tinggal di Manchester dan pekerjaannya sebagai Presiden RI tahun 2025. Ada pula warga bernama Zaenal Mukhlisin yang ditulis bekerja sebagai Power Rangers. Terdapat sejumlah nama dalam dokumen tersebut yang diduga fiktif dan tidak jelas.

Dugaan adanya pemalsuan dokumen ke Kepolisian Daerah Jawa Tengah ini dilakukan oleh seseorang yang bernama Taqdir Burhan, yang tercatat sebagai pegawai di PT Semen Indonesia.

Menurut Sekretaris Perusahaan PT Semen Indonesia, Agung Wiharto, proses pendirian pabrik semen tersebut sudah benar dan sesuai dengan fakta. Oleh karena itu, menurutnya jika ada pihak yang tidak menerima pendirian pabrik, seharusnya disampaikan sesuai dengan hukum yang berlaku, bukan dengan memalsukan identitas dan tanda tangan.

Pemalsuan tanda tangan itu terdapat dalam daftar tambahan bukti yang dimasukkan sebagai dokumen gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Di dalam bukti yang terlampir itu, terdapat lebih dari 2.000 tanda tangan warga Rembang. Polisi menduga tanda tangan dan identitas warga itu ada yang palsu karena bentuk tulisannya banyak yang memiliki kemiripan.

Dugaan pemalsuan identitas dan tanda tangan tersebut diungkapkan pertama kali oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pada Desember 2016 lalu. Menurutnya di dalam dokumen tersebut terdapat sejumlah nama beserta pekerjaan dan alamat yang aneh-aneh. Misalnya, ada yang pekerjaannya Presiden RI, menteri, “Power Rangers”, copet, dan lain-lain. Dari sisi alamat, ada yang menulis Amsterdam, Manchester, dan lain-lain.

Menurut Etik Oktaviani , seorang aktivis Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang, menyebutkan kalau dokumen tanda tangan warga yang menolak itu sudah menjadi alat bukti sejak proses hukum di PTUN pada Desember 2014 lalu “Tapi kenapa baru dilaporkan sekarang saat putusan MA memenangkan warga?” ujarnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here