Utang RI Tembus Rp 4.000 T, Katanya Tolak Utang Pak Saat Kampanye?

0
15

Berita7.id – Jumlah utang pemerintah Indonesia hingga akhir Februari 2018 telah mencapai Rp 4.034,80 triliun. Jumlah utang yang tumbuh 13,46% dibanding periode yang sama di 2017 ini terjadi saat dolar terus menguat terhadap rupiah, di mana saat ini tengah bertengger di kisaran Rp 13.700-an.

Lantas, adakah pengaruhnya terhadap peningkatan risiko utang Indonesia?

Direktur Institute for Development of Economics and Finance ( INDEF) Enny Sri Hartati mengatakan, hal tersebut bisa saja berbahaya jika melihat dari porsi kepemilikan surat utang yang diterbitkan pemerintah selama ini.

Enny bilang, porsi kepemilikan surat utang Indonesia oleh asing saat ini yang sebesar 40% bisa mengancam semakin melemahnya nilai tukar saat adanya aksi ambil untung oleh asing sebab dari faktor menguatnya dolar.

“Sebenarnya kalau yang megang itu orang asing, risikonya ya hampir sama dengan utang luar negeri. Bedanya nanti beban bunga dan cicilan kalau dolarnya naik, itu kan menjadi besar. Tapi kalau yang pegang asing, porsinya kan seperti yang kemarin aksi profit taking, bareng-bareng keluar, cabut, sehingga itu yang memperlemah dolar,” kata Enny kepada detikFinance saat dihubungi, Kamis (15/3/2018).

Utang luar negeri Indonesia sendiri diklaim aman lantaran didominasi utang jangka panjang. Porsi utang luar negeri jangka panjang mencapai 85,7%, sedangkan yang berjangka pendek hanya 14,3% (data per akhir 2017).

Namun demikian, pertumbuhan utang jangka pendek tercatat cukup tinggi yaitu 19,8% secara tahunan dan 10,8% secara bulanan. Pertumbuhan tersebut di atas utang jangka panjang yang naik 7,5% secara tahunan dan 3,9% secara bulanan.

Porsi 40% kepemilikan asing terhadap surat utang yang diterbitkan Indonesia juga semakin mencemaskan jika fundamental ekonomi dalam negeri tidak stabil. Untuk itu, melemahnya rupiah bisa membuka ruang lebih besar bagi asing untuk melakukan aksi ambil untung.
“Artinya ruang untuk spekulasi itu terbuka karena ekonomi kita masih sangat tergantung terhadap dolar tadi. Itu namanya risiko fiskal. Kalau utangnya naik, berarti kebutuhannya tinggi. Itu yang menyebabkan ruang untuk spekulasi terbuka,” pungkasnya.

Sumber: detik.com
————————–
Sementara pada saat kampanye pilpres 2014-2019 jokowi menolak penambahan utang luar negeri. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo yang menyatakan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) secara tegas akan menolak penambahan utang luar negeri baru apabila terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden (Wapres) di periode 2014-2019. Hal ini tertuang dalam visi misi Jokowi-JK.

Menurutnya, Jokowi-JK mempunyai visi misi untuk menjalankan sejumlah program di bidang ekonomi dalam jangka pendek, menengah dan panjang. Program tersebut, berharap dapat direalisasikan secepatnya jika resmi memimpin negara ini.

Sumber: liputan6.com

Komentar Anda