Fahri Hamzah: Penolakan Presiden Joko Widodo Untuk Tandatangani UU MD3 Cuma Pencitraan Belaka

0
69

Berita7.id – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Sidang Paripurna yang digelar pada 12 Februari 2018 telah mengesahkan Revisi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR dan DPD dan DPRD (UU MD3). Revisi UU MD3 ini disahkan setelah dibahas bersama antara Pemerintah (Eksekutif) dan DPR (Legislatif).

Namun beberapa pasal UU MD3 yang baru ini menimbulkan kontroversi di publik sehingga sampai sekarang Presiden Joko Widodo belum menandatangani UU MD3 ini.

Melalui akun resmi twitternya, bahkan Presiden Jokowi dinilai mau lepas tangan.

“Draft UU MD3 sudah ada di meja saya, tapi belum saya tandatangani. Saya memahami keresahan yg ada di masyarakat mengenai hal ini. Kita semua ingin kualitas demokrasi kita terus meningkat, jangan sampai menurun -Jkw,” demikian twit akun Presiden Jokowi tadi malam 21 Feb 2018 pukul 21.22 WIB.

Pernyataan Presiden Jokowi yang disampaikan di akun twitternya ini banyak mendapat sorotan dan tanggapan.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan penolakan Presiden Joko Widodo untuk menandatangani UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) tak lebih dari bentuk pencitraan belaka.

Karena Undang-Undang walau tidak ditandatangani Presiden akan tetap berlaku. Presiden tidak tanda tangan tidak akan bisa membatalkan berlakunya UU.

“30 hari presiden tidak mau menunjukkan sikap, karena mau pencitraan begitu ya, itu akan jadi UU. Harus dimasukan ke dalam lembar negara, diumumkan oleh Menkumham, dan harus ditaati oleh semua orang,” ujarnya, di gedung DPR, Jakarta, Kamis (21/2).

Menurut Fahri, sikap Jokowi ini merupakan bentuk ketidakpahaman.

Komentar Anda