Ahli Hukum: Jenderal Polisi dan TNI Tugasnya “Keamanan” Bukan Kekuasaan!

0
10

Berita7.idIrmanputra Sidin, seorang Ahli Hukum Tata Negara, mengatakan, pengusulan jenderal polisi jadi penjabat gubernur adalah pertentangan terhadap konstitusi dan inskontitusional.

Baca juga : Mendagri Blunder, PSHTN Anggap Kebijakan Ini Mengaktifkan kembali Rezim Otoriter

Rencana penunjukan perwira tinggi Polri yang sedang menduduki jabatan di Kepolisian Negara RI yang tidak tergolong jabatan pimpinan tinggi madya adalah inkonstitusional,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima VIVA pada Minggu 28 Januari 2018.

Dibeberkan olehnya, satu per satu dasar hukum yang melandasi argumen yang Ia keluarkan perihal prosedur pengisian jabatan lowong gubernur. Yang pertama, kata Irman, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pilkada. Disebutkan pada Pasal 201 Ayat (10), bahwasanya “… diangkat penjabat gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya …”

Undang-undang ini secara khusus diterjemahkan ke Peraturan Menteri Dalam Negri (Mendagri) Nomor 11 Tahun 2018 yang disebut pada pasar 4 ayat (2): “Penjabat gubernur berasal dari pejabat pimpinan tinggi madya/setingkat di lingkup pemerintah pusat atau pemerintah daerah provinsi.”

Irman berujar, penambahan norma “/setingkat” ke Pemendagri adalah pertentangan terhadap Undang-undang Pilkada seperti yang disebut dalam Pasal 201 Ayat (1). Dia bilang, berdasarkan dalil yang ada dalam Undang-undang, orang yang dapat menjabat gubernur hanyalah orang yang pernah menjabat pimpinan tinggi madya, bukan orang yang menduduki jabatan “setingkat”.

Kalau norma “setingkat” dipaksa, Irman menyebut, ini dapat menyeret Polri dan TNI “ngaco” alias menyalahi aturan konstitusi. Karena, aturan dalam konstitusi sudah sangat jelas dan batasannya pun tegas, peran dan otoritas TNI dan Polri sudah ada, yakni menjaga kedaulatan negara, ketertiban, keamanan, dan penegakkan hukum.

Aparatur Sipil Negara

Dengan adanya landasan peraturan, kata Irman, jabatan ASN hanya bisa diisi oleh anggota Polri yang ada di instansi pusat, bukan daerah.

Perwira Polri yang dapat menjadi penjabat gubernur harus terlebih dahulu telah menduduki jabatan pimpinan tinggi madya di instansi pusat, bukan jabatan ‘setingkat’ yang bisa dicaplok secara langsung dari Polri, karena jabatan ‘setingkat’ tidak dibolehkan oleh UU cq konstitusi,” ujarnya.

Irman sangat mewanti pemerintah, meskin sudah membatalkan usulan jenderal atau dua perwira tinggi Polri sebagai penjabat Gubernur di Jabar dan Sumut.

Perlu diingat bahwa jantung konstitusi dan refomasi adalah berada pada Pasal 28 ayat (3) Undang-undang Kepolisian 2002 bahwa anggota Polri dapat menduduki jabatan di luar Kepolisian, setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas Kepolisian,” katanya.

Komentar Anda