WADUH! Ternyata, Pengembang Pulau Reklamasi Sudah Teken Kontrak 30 Tahun!

0
20

Berita7.id – Perintah langsung dari Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, beliau meminta Badan Pertanahan Nasional (BPN) membatalkan sepihak sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang berlokasi di pulau reklamasi.

Ternyata oh ternyata, Pemerintahan DKI Jakarta sebelumnnya telah meneken janji kerjasama dengan PT Kapuk Naga Indah persis sebelum HGB terbit. Lebih tepatnya, ini terjadi pada era Gubernur Djarot Saiful Hidayat.

Dilansir langsung dari TEMPO, naskah salinan ini diperoleh pihak TEMPO yang isinya berupa janji kerjasama dengan PT Kapuk Naga Indah, sang pengembang pulau reklamasi.

“Salah satu dasar penerbitan HGB Pulau D adalah perjanjian kerja sama antara pemerintah DKI dan pengembang,” kata Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Utara, Kasten Situmorang, di kantornya beberapa waktu lalu.

Perjanjian yang isinya perihal pemanfaatan tanah di atas hak pengelolaan lahan ini tanda tangannya diisi oleh Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Safullah, Presidr PT Kapuk Naga Indah, Surya Pranoto Budahrdjo dan juga Dirut PT Kapuk Naga Indah, bernama Firmantodi Sarlito. Persis tanggalnya, tertera 11 Agustus 2017.

Diterbitkan oleh Pertanahan Jakarta Utara, sertifikat HGB pulau reklamasi keluar bertepatan dengan saat PT Kapuk Naga Indah melakukan pembayaran biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan yang nominalnya mencapai lebih dari 480 miliar rupiah.

Perjanjian ini dilakukan pada era kekuasaan DKI Jakarta yang dipimpin langsung oleh sosok Djarot Saiful Hidayat. Dilantik langsung oleh presiden Joko Widodo, Djarot menggantikan seorang Basuka Tjahaja Purnama sebegai gubernur definitif pada tanggal 16 Juli 2017.

Pelantikan ini adalah sebab akibat dari status gubernur sebelumnya yang kerap disapa Ahok mendapat vonis hakim dua tahun penjara karena kasus pelecehan agama.

Perjanjian kerja sama antara pemerintah DKI dan pengembang berlaku selama 30 tahun dan dapat diperpanjang selama 20 tahun.

Naskah perjanjian yang salinannya diperoleh TEMPO antara lain menyebutkan bahwa Kapuk Naga Indah berhak menjaminkan HGB di atas HPL Pulau D dan melakukan perbuatan hukum lainnya, termasuk melaksanakan akta jual-beli dengan pihak ketiga.

“Pihak kedua wajib membayar pajak, retribusi, dan uang pemasukan kepada pihak pertama (pemerintah DKI) sesuai dengan ketentuan peraturan,” demikian bunyi salah satu klausul perjanjian itu.

Saefullah enggan mengomentari perjanjian kerja sama itu. “Tanya Pak Gubernur saja,” ujar dia di Balai Kota, Selasa 9 Januari 2018.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga tak mau berkomentar panjang. Ihwal kemungkinan Kapuk Naga Indah menggugat pemerintah karena dianggap melanggar perjanjian itu, Anies hanya mengatakan, “Soal DKI dengan pihak lain itu urusannya DKI.”

Kuasa hukum PT Kapuk Naga Indah, Kresna Wasedanto, juga belum memberikan pernyataan soal perjanjian kerja sama itu.

Komentar Anda