Politik Identitas, Sarapan Wajib Untuk Pilkada Hingga Pilpres di Indonesia

0
10

Berita7.id – Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017, menjadi perhatian yang disebabkan oleh hiruk-pikuk isu Politik Identitas dalam upaya memenangkan salah satu pasangan calon.

“Politik Identitas jadi ramai dipakai di suatu daerah saat pilkada, ada beberapa sebab ” demikiaan,  pengamat politik  Arif Susanto mengatakannya, pengamat  yang berasal dari Universitas Paramidana.

Kesenjangan ekonomi, membuat tumbuh subur politik identitas contohnya di Jakarta.

Inilah faktor utama atau sebab politik identitas berkembang. Bila satu daerah berbahaya pasti kesenjangan ekonominya tinggi.

“Bawaslu (badan pengawas pemilu) memberikan catatannya” kata Arif, di hotel Setia Budi, Jakarta selatan.

Kecerdasan masyarakat yang cenderung lemah, membuat semakin sulit memahami, apalagi menganalisa serta membangun kembali.

Ditambah lagi partai politik gagal mengelola  persoalan, serta konflik interen diantara kader mereka.

Antara fakta dan opini yang ada di ruang publik dan beredar luas. Tidak mampu dibedakan. Masyarakat tidak mampu memahami. Mana opini ujaran kebenciaan dan kebenaran yang ada di ruang publik.

Medsos adalah salah satu alat yang sering digunakan untuk meyebarkan politik kebenciaan, masyarakat tidak mampu membandingkan mana opini mana fakta.

Partai Politik cenderung lemah dalam proses pelembagaan, sehingga cenderung kekuasaan berada di pusat, berada di tanggan para elit partai.

Para elite partai seringkali gagal dalam mengelola konflik di partainya,  akibatnya dirasakan masyarakat sampai ke level terbawah.

Konflik-konflik yang ada hampir selalu gagal dikelola di internal partai.  Akibatnya bisa ditebak, yakni, partainya pecah, atau berlarut larut proses pengadilannya.

Tumbuh suburnya politik identitas juga disebabkan polarisasi politik.  Terpecahnya masyarakat saat ini, akibat efek dari mode politik identitas.  Akibatnya sangat buruk, perpecahan di masyarakat.

Bagi elit politik,  menjadi sangat mudah untuk menimbulkan konflik sehingga masyarakat menjadi terbelah. “masalah Suku,Agama ,Ras  bukan karena pemerintah tidak mampu mengatasinya” ujanya.

Masalah SARA  Tahun 2009 dan 2014 yang timbul akibat lemahnya kewenangan presiden terhadap Institusi TNI dan Polri.

Komentar Anda