45 Tahun Berdiri di Indonesia, Apa Kontribusi PPP?

0
6

Berita7.id – Di usia ke-45 ini, PPP terus mengepakkan sayapnya untuk selalu mengabdi kepada rakyat Indonesia. PPP tak hanya memikirkan kepentingan kelompok namun juga untuk Indonesia. Setidaknya, hal tersebut tercermin dalam tema hari lahir ke-45 PPP. ‘Mari Bersatu Membangun Indonesia’

Partai yang berlambang Kabah ini lahir pada 5 Januari 1973 dari fusi empat parpol Islam, yakni Partai Nahdlatul Ulama (NU), Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), dan Partai Persatuan Tarbiyah Islamiah (PERTI).

Setelah sembilan kali ikut pemilu, PPP banyak melahirkan tokoh-tokoh hebat yang disegani. Salah satu kader terbaik PPP, Hamzah Haz pernah menjabat sebagai Wakil Presiden (2001-2004).

PPP juga melahirkan politisi perempuan yang cukup disegani selama Orde Baru, yakni Aisyah Amini. Atas suara lantangnya dalam memperjuangkan kebijakan menyangkut kepentingan rakyat dan kesetaraan gender, Aisyah mendapat julukan ‘Singa Betina dari Senayan’.

Salah satu perjuangan PPP yang cukup fenomenal ketika menolak upaya legalisasi pernikahan beda agama dalam UU Nomor 1/1974 tentang Perkawinan.

PPP menjadi pelopor lahirnya sejumlah UU yang selaras dengan Islam, di antaranya UU Anti Pornografi, UU Perbankan Syariah, UU Zakat, UU Haji, UU Jaminan Produk Halal dan lainnya. Saat ini pun, PPP menjadi pelopor pembahasan RUU Larangan Minuman Beralkohol maupun RUU Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren.

Pemilu 2009 boleh dibilang periode terburuk bagi PPP karena kehilangan 20 kursi dari 58 menjadi 38 kursi sehingga harus terlempar dari tiga besar. Pemilu 2014 PPP berusaha bangkit dengan berhasil menaikkan jumlah kursi dari 38 menjadi 39 kursi

Proses regenerasi internal  ketika M Romahurmuziy (Romi) terpilih sebagai ketua umum termuda sepanjang sejarah PPP di usia 40 tahun pada Muktamar VIII Surabaya. Ketika terpilih kembali dalam muktamar islah di Pondok Gede pada April 2016, usia Romi baru 41 tahun lebih tujuh bulan.

Di bawah kendalinya, PPP mengalami tantangan terhebat sepanjang sejarahnya, yakni dualisme kepengurusan sepanjang tiga tahun. Ibarat pepatah, ‘Pelaut yang tangguh tidak akan lahir dari laut yang tenang, tapi lahir dari laut yang penuh gelombang.’

Setidaknya, saat ini dualisme PPP telah berakhir dengan terbitnya putusan Kasasi MA Nomor: 514 K/TUN/2017 tanggal 4 Desember 2017, maka kepengurusan PPP yang diakui secara hukum adalah hasil Muktamar Pondok Gede di bawah kepemimpinan Romi-Arsul Sani.

Komentar Anda